Ketua Komisi II DPRD Mura Kritik Itu Hak, Tapi Jangan Terprovokasi
Puruk Cahu.MN.Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah tanggung jawab bersama demi terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi maupun kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tetap bijak dalam menyampaikan pendapat.
“Wajar jika masyarakat menyuarakan kritik, sebab itu bagian dari praktik demokrasi. Tetapi, kita harus waspada karena isu semacam ini bisa saja dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi dan menimbulkan kegaduhan,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).
Legislator muda dari PDI Perjuangan yang dikenal tegas dan disiplin ini mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah. Menurutnya, pembahasan terkait lembaga negara, termasuk DPR maupun DPRD, harus disikapi secara jernih, berlandaskan hukum, serta mengedepankan persatuan bangsa.
Bebie menegaskan, menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin konstitusi. Masyarakat boleh mengkritik, baik DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan agar tidak menimbulkan konflik horizontal maupun perpecahan.
“Mengkritik itu sah, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi semua harus disalurkan melalui cara yang konstitusional. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk memecah belah masyarakat,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Murung Raya itu juga mengingatkan bahwa bangsa ini sudah memiliki mekanisme resmi untuk menyalurkan ketidakpuasan, baik melalui jalur politik, hukum, maupun pemilu. Karena itu, ia mendorong masyarakat agar berfokus pada cara-cara yang sah untuk mendorong perbaikan.
“Sampaikan aspirasi sesuai aturan yang berlaku, itulah bentuk partisipasi demokrasi yang sehat,” pungkasnya.(Efn)
